Jakarta, SenayanTalks – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pansus dinilai diperlukan untuk menelusuri proses verifikasi administrasi dan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” kata Rofik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Menurut Rofik, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden, tetapi juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, menurut Rofik, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Rofik menilai DPR perlu menelusuri lebih jauh proses administratif yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Pemeriksaan tersebut, kata dia, diperlukan untuk memastikan prosedur verifikasi dokumen pencalonan telah berjalan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan pembentukan Pansus bukan bertujuan mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi. DPR, menurut dia, perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi pencalonan wakil presiden.
“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” ujarnya.
Rofik juga mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law harus berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat yang berada di lingkungan kekuasaan.
Menurut dia, transparansi dan konsistensi penegakan hukum merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” kata Rofik.
Ia berharap DPR menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif dan terbuka agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Baca juga :
