Gresik, SenayanTalks – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,565 triliun. Tunggakan pembayaran sejak 2020 hingga 2026 itu dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pupuk bersubsidi.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, sekitar 85,5 persen dari total piutang tersebut berasal dari penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2025. Eko mengatakan persoalan pembayaran itu perlu segera diselesaikan agar perusahaan tidak terus bergantung pada pinjaman untuk membiayai operasionalnya.
“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Kami ingin mengawal bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” kata Eko dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu, 14 November 2026.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, keterlambatan pembayaran subsidi membuat Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Skema pembiayaan tersebut menimbulkan beban bunga yang turut menekan arus kas perusahaan.
“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga,” ujarnya.
Menurut Eko, pelunasan piutang akan memberikan ruang keuangan bagi Pupuk Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan, menjaga kapasitas produksi, dan memastikan distribusi pupuk kepada petani berjalan lancar.
Ia juga mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk pelaksanaan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, kebijakan tersebut, menurut dia, perlu diimbangi dengan kepastian pembayaran kewajiban pemerintah kepada produsen pupuk.
Selain persoalan pembayaran subsidi, Eko menyoroti ancaman terhadap pasokan bahan baku pupuk akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur perdagangan melalui Selat Hormuz dan memicu kenaikan harga bahan baku impor.
Sejumlah bahan baku yang menjadi perhatian antara lain sulfur, batuan fosfat, dan kalium klorida (KCl). Kenaikan harga bahan baku di tengah belum terselesaikannya piutang subsidi dinilai dapat semakin menekan kondisi keuangan industri pupuk nasional.
Eko khawatir tekanan tersebut pada akhirnya berdampak terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu semakin tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani,” kata dia.
Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan industri pupuk terhadap impor sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.
Komisi VI DPR, kata Eko, akan mengawal koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mencari penyelesaian atas tunggakan subsidi tersebut. DPR berharap pembayaran piutang dapat segera diselesaikan sehingga kondisi keuangan Pupuk Indonesia tidak semakin terbebani.
Menurut Eko, penyelesaian persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan, melainkan juga keberlanjutan program subsidi pupuk dan upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
“Ini fungsi DPR, khususnya Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” ujarnya.
Baca juga :



