Jakarta, SenayanTalks – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni meminta Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen untuk menangani dugaan kasus korupsi di sektor batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel (KS) yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Menurut Sahroni, pembentukan tim independen diperlukan agar proses penyidikan berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Saya meminta Kejaksaan memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan pihak yang diduga terlibat maupun para tersangka. Jadi, benar-benar tim independen yang bebas dari afiliasi apa pun, karena ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih dalam proses penegakan hukum,” kata Sahroni dalam konferensi pers Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.
Politikus Partai NasDem itu menilai pengungkapan perkara tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
Panja Pengawasan Penegakan Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan DPR akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara yang melibatkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum.
Menurut Habiburokhman, pembentukan Panja merupakan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
“Komisi III DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini kami membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortastipidkor Polri dan Kejaksaan Agung,” ujar Habiburokhman.
Ia mengatakan Panja akan mengawasi proses penegakan hukum agar berlangsung secara akuntabel sekaligus memperkuat koordinasi antarpenegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
Dorong Penegakan Hukum yang Transparan
Habiburokhman menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada sinergi seluruh aparat penegak hukum. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut dia, koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan pemberantasan korupsi.
“Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi,” kata Habiburokhman.
Komisi III berharap proses penanganan dugaan kasus korupsi tersebut dapat berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
Baca juga :
