Jakarta, SenayanTalks – Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), dan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menggelar aksi protes di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Aksi satire bertajuk “Program Rokok Murah Nasional” ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah menambah lapisan (layer) baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Dalam aksi tersebut, koalisi menampilkan instalasi lapak rokok dengan figur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sebagai “penjual”. Pemasangan instalasi ini menjadi simbol kritik atas kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap tujuan kesehatan masyarakat, fiskal, dan pembangunan sumber daya manusia.
Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) kelas III, yang merupakan tarif termurah. Langkah ini dikhawatirkan memicu fenomena downtrading atau perpindahan konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah, yang pada akhirnya akan melemahkan fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi.
“Penambahan lapisan cukai baru ini justru memperluas peredaran rokok murah di tengah tantangan ekonomi dan meningkatnya jumlah perokok anak,” ujar Bela.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperkuat kekhawatiran tersebut, di mana jumlah perokok anak mencapai 5,9 juta, naik dari 4 juta pada 2018. Executive Director IYCTC, Manik Marganamahendra, menegaskan bahwa kemudahan akses rokok murah sangat berdampak pada kelompok rentan dan anak-anak.
“Upaya menurunkan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM seharusnya bersinergi dengan penurunan prevalensi merokok. Ketidakselarasan kebijakan ini menunjukkan adanya persoalan tata kelola,” kata Manik.
Transparansi Kebijakan
Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, menyoroti proses perumusan kebijakan yang dinilai kurang transparan. Ia mengkritik pernyataan Menteri Keuangan yang mengaku telah berdiskusi dengan pelaku industri rokok ilegal, serta dukungan cepat dari Komisi XI DPR sebelum proses konsultasi formal dilakukan.
“Situasi ini sulit dipahami, apalagi saat ini KPK tengah mengusut dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait cukai rokok ilegal,” tegas Bigwanto.
Terkait kondisi tersebut, Koalisi SOS mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah nyata:
- Menghentikan pembahasan penambahan lapisan baru dalam struktur tarif CHT karena berpotensi meningkatkan keterjangkauan rokok bagi anak dan kelompok rentan.
- Memastikan proses penyusunan kebijakan cukai bebas dari konflik kepentingan dan intervensi industri rokok, dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.
- Melibatkan akademisi, ahli independen, dan masyarakat sipil secara bermakna dalam setiap pembahasan kebijakan terkait.
- Mengesahkan sistem track and trace yang komprehensif dan independen untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara efektif.
- Meningkatkan transparansi terkait penanganan kasus dugaan suap cukai yang sedang didalami oleh KPK.
Koalisi SOS menyatakan telah menempuh berbagai upaya advokasi, mulai dari publikasi kajian hingga permintaan audiensi, namun hingga kini belum mendapatkan respons memadai dari pihak terkait.
Baca juga :
