Jakarta, SenayanTalks – Cendiakiawan muslim Din Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan reorientasi politik luar negeri di tengah dinamika geopolitik global, terutama terkait meningkatnya konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Menurut Din, perkembangan konflik tersebut berpotensi membawa dampak serius terhadap stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia, termasuk bagi Indonesia.
“Indonesia dituntut segera melakukan reorientasi politik luar negeri dan keterlibatannya dalam Board of Peace,” kata Din Syamsuddin dalam pernyataannya.
Ia menilai serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran tidak hanya berkaitan dengan kepentingan geopolitik, tetapi juga memiliki dimensi sentimen keagamaan antara komunitas Yahudi dan Islam. Karena itu, pemerintah Indonesia diminta berhati-hati dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan politik luar negeri.
Dalam pernyataannya, Din Syamsuddin juga menyoroti sikap Prabowo Subianto yang dinilai condong mendekat ke Amerika Serikat serta bergabung dalam forum internasional yang disebutnya sebagai Board of Peace (BoP).
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bebas aktif dan non-blok.
“Bergabung dalam BoP dan condong kepada Amerika Serikat jelas melanggar sikap sejati Indonesia yang bebas aktif dan non-blok,” ujar Din.
Ia menilai forum tersebut cenderung berpihak kepada Israel dan tidak memberikan dukungan yang cukup bagi perjuangan Palestina.
Dorong Indonesia Konsisten Bela Palestina
Din juga meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace dan kembali fokus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran dapat merugikan Palestina serta berpotensi memperburuk situasi di dunia Islam.
“Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran jelas merugikan Palestina dan hanya menguntungkan Israel,” katanya.
Selain itu, Din Syamsuddin juga meminta Presiden Prabowo lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, termasuk kritik dari tokoh masyarakat dan kalangan intelektual.
Ia menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan secara terbuka agar berbagai pandangan dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
“Pertemuan dengan tokoh masyarakat jangan bersifat monologis, tetapi harus dialogis dan membuka ruang bagi suara kritis,” ujarnya.
Dalam pernyataan tersebut, Din juga mengingatkan pemerintah agar memiliki kesadaran terhadap potensi krisis global yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan politik Indonesia.
Ia menyarankan pemerintah menyiapkan langkah darurat, termasuk melakukan penghematan anggaran dan menunda program yang dinilai tidak mendesak.
“Perkembangan global berpotensi membawa dampak buruk bagi Indonesia. Pemerintah harus memiliki sense of crisis dan menyiapkan langkah-langkah darurat,” kata Din.
Baca juga :
