Jakarta, SenayanTalks – Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) didorong untuk melakukan transformasi fundamental guna menjawab tantangan komunikasi di era banjir informasi. Peran praktisi dan pakar komunikasi menjadi krusial dalam menjaga kewarasan dan kualitas komunikasi di dalam masyarakat maupun pemerintahan.
“Komunikasi masuk ke dalam tiga besar persoalan pemerintahan hari ini, selain ekonomi dan hukum,” tegas Wakil Ketua Umum ISKI Hendri Satrio saat diskusi publik Rakernas ISKI 2026 yang berlangsung di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Hensa, ISKI harus memposisikan diri sebagai organisasi yang relevan bagi negara, bukan sekadar wadah berkumpul bagi para ahli komunikasi.
“ISKI jangan hanya menjadi organisasi bagi ahli komunikasi saja, dan jangan jadikan Rakernas sebagai ajang reunian. ISKI harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara,” ujar Hensa yang merupakan Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi.
Pendapat serupa dikatakan Anggota Dewan Guru Besar ISKI Gun Gun Heryanto. Menurutnya, masih terdapat celah di mana orang-orang komunikasi belum maksimal dalam mengadvokasi produk-produk kebijakan, terutama yang memiliki dimensi kebijakan yang sangat kental.
“Komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan instrumen advokasi kebijakan. Kita perlu memastikan dimensi kebijakan dalam setiap narasi tersampaikan dengan tepat kepada publik agar kepercayaan dapat dibangun kembali,” ujar Gun Gun.
Ketua Umum ISKI Atwar Bajari mengakui bahwa situasi komunikasi saat ini mengalami banyak tantangan. Selain kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mengubah fundamental komunikasi tetapi juga menyangkut kualitas informasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi.
“Melalui Rakernas 2026, ISKI menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi komunikasi sekaligus berkontribusi dalam membangun ruang publik yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Atwar.
Atwar mengungkapkan, Rakernas ISKI 2026 telah menghasilkan rumusan Rencana Strategis (Renstra) ISKI dan program kerja yang menjadi pijakan dalam menjalankan roda organisasi. Rakernas juga berhasil menetapkan sejumlah program prioritas yang berfokus pada penguatan fondasi organisasi, konsolidasi anggota dan wilayah, aktivasi komunikasi publik, peningkatan kapasitas anggota, penguatan riset dan publikasi, serta perluasan kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.
Atwar mengungkapkan forum Rakernas mengamanatkan agar ISKI hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kebijakan, dengan memberikan masukan kritis berbasis keilmuan, etika, moral publik, dan kepentingan masyarakat.
Selain itu, ISKI perlu mendorong penguatan sistem komunikasi publik nasional, termasuk pedoman komunikasi publik pusat-daerah, protokol komunikasi kelembagaan, serta komunikasi pemerintah yang lebih responsif, empati, terbuka, dan tidak reaktif.
“Putusan yang dihasilkan dalam Rakernas segera ditindaklanjuti oleh pengurus melalui kegiatan yang menyasar tidak hanya anggota ISKI melainkan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem komunikasi yang harmonis,” tegas Atwar.
Baca juga :
