Search
Close this search box.

Petani Kendeng Serukan Makna Kemerdekaan bagi Warga

Pati, SenayanTalks — Warga dan petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara yang dipimpin petani Kendeng, Gunretno, itu dihadiri warga dari sekitar Pegunungan Kendeng yang selama lebih dari dua dekade mempertahankan kawasan karst dari aktivitas penambangan.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

Dari Kabinet Bayangan, hadir Bhima Yudhistira yang disebut sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Media Askar sebagai Menteri Perekonomian, Nabiyla Risfa Izzati sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah sebagai Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.

“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Konferensi Republik diwakili Yanuar Nugroho. Sejumlah akademikus yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar-Disiplin juga hadir, antara lain Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.

Bivitri mengatakan situasi yang dihadapi masyarakat membuat berbagai kelompok perlu memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan warga.

“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” kata Bivitri.

Yanuar mengatakan keterlibatan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memaknai kemerdekaan dari perspektif masyarakat.

“Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri,” ujar Yanuar.

Pertahankan Pegunungan Karst

Upacara rakyat tersebut tidak hanya menjadi peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan warga Pegunungan Kendeng dalam mempertahankan lingkungan dan ruang hidup mereka.

Gunretno mengatakan penyelenggaraan upacara rakyat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekadar teks,” kata Gunretno.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan makna kemerdekaan semestinya tidak hanya ditentukan dari perspektif negara. Menurut dia, masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan bagaimana kemerdekaan dimaknai.

“Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” ujar Zainal.

Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, turut hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru. Perwakilan LBH Semarang dan Pengurus Masjid Nurul Asri juga hadir memberikan dukungan.

Kritik Kebijakan Pemerintah

Dalam pernyataan mereka, warga dan kelompok masyarakat sipil yang mengikuti upacara menyoroti berbagai persoalan yang dinilai semakin menekan masyarakat desa.

Mereka menilai kondisi ekonomi serta sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mereka klaim berpotensi mengurangi ruang fiskal desa.

Mereka juga mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi aparatur sipil negara (ASN), persoalan pembayaran upah, hingga penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.

Kelompok tersebut menilai persoalan-persoalan itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pati, menurut mereka, menjadi salah satu titik perlawanan warga dalam memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai kedaulatan rakyat.

Mereka menegaskan pemerintah seharusnya dipandang sebagai pengelola yang menerima mandat dari rakyat, bukan sebagai penguasa yang dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakat.

Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro itu pun menjadi ruang bagi warga dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan gagasan tentang kemerdekaan sekaligus menegaskan kembali pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan daerah dan negara.

Baca juga :

Artikel Terkait

Berita Sebelumnya