Jakarta, SenayanTalks – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengusulkan pembatasan waktu pemeriksaan perkara di pengadilan maksimal 60 hari. Ketentuan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat pengembalian aset hasil tindak pidana kepada korban.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bersama pemerintah dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, mengatakan batas waktu diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki target yang jelas dalam menyelesaikan proses peradilan. Menurut dia, penanganan perkara perampasan aset tidak boleh berlangsung tanpa kepastian waktu.
“Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai,” kata Rikwanto dalam rapat tersebut.
Rikwanto menilai ketiadaan batas waktu berpotensi membuat proses hukum berjalan berlarut-larut. Kondisi tersebut, kata dia, dapat menghambat pengembalian aset dan mengurangi kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.
“Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti,” ujarnya.
Selain perkara korupsi, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mencakup tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat. Salah satunya penipuan investasi ilegal dan skema Ponzi.
Dalam kerangka materi yang dibahas Komisi III, aset hasil tindak pidana yang dirampas negara dalam perkara tersebut diarahkan untuk dikembalikan kepada para korban. Dengan demikian, pemulihan kerugian masyarakat menjadi salah satu tujuan pengaturan perampasan aset, bukan semata-mata pemasukan bagi kas negara.
Pembahasan mengenai batas waktu pemeriksaan sempat memunculkan perdebatan di antara anggota Panja dan pemerintah. Namun, kebutuhan untuk menetapkan tenggat yang tegas dinilai penting agar mekanisme perampasan aset dapat berjalan efektif.
Melalui pengaturan tersebut, Panja berharap proses penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus memberikan kepastian bagi korban dalam memperoleh kembali hak ekonominya.
Baca juga :
