Jakarta, SenayanTalks – Sejumlah akademisi dan perwakilan masyarakat sipil menilai arah kebijakan nasional saat ini cenderung menjauh dari amanat konstitusi karena terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan ini mengemuka dalam Forum Intelektual Antardisiplin yang digelar di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Forum tersebut menghadirkan puluhan intelektual lintas disiplin yang membahas berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesehatan, pangan, energi dan sumber daya alam, hingga politik, sosial-budaya, pendidikan tinggi, dan hukum.
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar, mengatakan orientasi kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah mendorong ketergantungan terhadap utang.
“Indonesia saat ini beroperasi sebagai debt-driven state. Ketergantungan terhadap utang semakin tinggi, sementara ruang fiskal semakin sempit,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang, termasuk tekanan terhadap kemampuan pembayaran utang dan potensi arus keluar modal (capital outflow).
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas data ekonomi untuk mempertahankan kepercayaan investor. “Sikap wait and see dari investor luar negeri menunjukkan adanya kehati-hatian,” katanya.
Kritik Program Populis
Dari sisi kebijakan, forum juga menyoroti maraknya program populis yang dinilai belum memiliki fondasi sistemik yang kuat.
Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Teddy Prasetyono, mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu dievaluasi.
Menurut dia, intervensi seharusnya difokuskan pada kelompok prioritas seperti ibu hamil, bayi, dan balita pada 1.000 hari pertama kehidupan, serta anak usia prasekolah hingga sekolah dasar.
“Tanpa integrasi dengan sistem kesehatan, pendidikan, dan pangan lokal, program tersebut berisiko tidak memberikan dampak signifikan,” ujarnya.
Masalah Ketahanan Pangan
Sementara itu, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai kebijakan pangan masih belum menyentuh persoalan struktural.
Ia mendorong reformasi kelembagaan dan penguatan ketahanan pangan berbasis daerah. “Penguatan ketahanan pangan harus berbasis daerah, bukan sekadar program dari pusat,” katanya.
Forum juga menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat keamanan dalam berbagai sektor sipil. Ekonom dari CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai pendekatan keamanan kerap digunakan dalam menangani persoalan ekonomi dan sumber daya alam.
Menurut dia, pendekatan tersebut berpotensi mempersempit ruang dialog dan memperburuk konflik di tingkat lokal.
Peran Kampus sebagai Penyeimbang
Dari perspektif politik dan budaya, akademisi Institut Kesenian Jakarta, Hilmar Farid, menilai melemahnya meritokrasi dan akuntabilitas publik menjadi akar persoalan dalam arah kebijakan.
Hal senada disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menekankan pentingnya prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara.
Akademisi Institut Teknologi Bandung, Premana Premadi, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Kampus harus menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Tanpa itu, ruang kritik akan semakin sempit,” ujarnya.
Secara keseluruhan, forum menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.
Akademisi menekankan bahwa kebijakan publik perlu diarahkan kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan, sesuai amanat konstitusi.
Selain itu, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga :
