Jakarta, SenayanTalks — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Desakan itu disampaikan menyusul semakin meluasnya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan yang berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, pendidikan, hingga perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).
Menurut Daniel, kondisi karhutla saat ini tidak lagi dapat dipandang sebatas persoalan kebakaran lahan. Kabut asap pekat yang ditimbulkan telah mengganggu mobilitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara di sejumlah daerah.
Bahkan, jarak pandang di beberapa wilayah dilaporkan sangat terbatas. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas transportasi, baik darat maupun udara.
767 Hotspot Terdeteksi
Berdasarkan data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan paling banyak ditemukan di Kalimantan Tengah dengan 767 titik.
Selanjutnya, Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik panas. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik serta Kalimantan Utara tiga titik.
Daniel meminta pemerintah tidak hanya menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan, tetapi segera mengubahnya menjadi dasar penanganan di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” ujarnya.
Sekolah hingga Transportasi Terdampak
Daniel mengatakan dampak karhutla telah dirasakan langsung masyarakat. Informasi yang beredar di media sosial, kata dia, menunjukkan kabut asap membuat anak-anak kesulitan berangkat ke sekolah.
Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak bahkan terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang memburuk.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” katanya.
Selain mengganggu pendidikan dan mobilitas masyarakat, karhutla juga dikhawatirkan meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta menimbulkan dampak lintas batas.
Kabut asap dari kebakaran di Indonesia juga berpotensi berdampak ke negara tetangga. Malaysia bahkan disebut telah menutup sementara ratusan sekolah akibat kabut asap dan menyatakan kesiapan membantu penanganan karhutla di Indonesia.
Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap akibat meluasnya karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Untuk mempercepat penanganan, Daniel meminta pemerintah mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif.
Menurut dia, operasi water bombing perlu diperkuat, disertai pengerahan tim darat gabungan yang melibatkan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri.
Tim tersebut, kata Daniel, perlu difokuskan pada titik-titik api, terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi menyebar ke wilayah sekitar bandara.
“Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ujar Daniel.
Ia juga meminta pemerintah mempercepat operasi modifikasi cuaca dengan melibatkan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjutnya.
Mitigasi Karhutla Lemah
Daniel yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi karhutla.
Menurut dia, karhutla merupakan bencana yang berulang setiap tahun sehingga mitigasi seharusnya dilakukan jauh sebelum kebakaran meluas.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan pemerintah karena karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” kata Daniel.
Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam membantu pemadaman karhutla secara mandiri.
Daniel mencontohkan aksi seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangkaraya yang disebut membantu ayahnya memadamkan kebakaran setiap pulang sekolah. Dalam video yang beredar di media sosial, remaja tersebut bahkan mengenakan kostum Superman saat membantu memadamkan api.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ujar Daniel.
Meski demikian, Daniel mengingatkan masyarakat yang membantu pemadaman agar tetap mengutamakan keselamatan.
Ia meminta warga menggunakan peralatan pemadam dan perlindungan diri yang memadai serta menyerahkan penanganan kepada petugas apabila kondisi api sudah membahayakan.
Penegakan Hukum
Selain penanganan di lapangan, Daniel meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan karhutla.
Penegakan hukum, menurut dia, harus dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan secara sengaja maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan kebakaran.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujarnya.
Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.
Menurut dia, pencairan anggaran tersebut diperlukan agar operasi pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya.
Baca juga :
