Jakarta, SenayanTalks — Persoalan food waste atau sampah makanan di Indonesia dinilai tidak lagi sekadar menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan akses masyarakat terhadap makanan sehat.
Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyoroti kondisi tersebut karena terjadi di tengah masih tingginya jumlah masyarakat yang kesulitan membeli makanan sehat.
RUKKI menyebut sebanyak 123,4 juta penduduk Indonesia belum mampu membeli makanan sehat, sementara sekitar 14,73 juta ton sisa makanan terbuang setiap tahun.
Menurut RUKKI, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pangan Indonesia yang perlu segera dibenahi.
“Di negara yang 123 juta penduduknya belum mampu membeli makanan sehat, setiap makanan yang terbuang bukan sekadar sampah dan bukan lagi soal pemborosan. Itu adalah bukti bahwa sistem pangan kita masih belum berpihak kepada rakyat, untuk menyediakan akses pangan sehat yang terjangkau,” kata Ahli Gizi RUKKI Imas Arumsari.
RUKKI mengutip UNEP Food Waste Index Report 2024 yang menyebut Indonesia sebagai penghasil food waste terbesar di Asia Tenggara.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup, sebanyak 40,79 persen sampah nasional pada 2025 berasal dari sisa makanan. Angka tersebut menjadikan sisa makanan sebagai jenis sampah terbesar di Indonesia.
RUKKI menilai persoalan food waste perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas karena pangan yang terbuang berarti ikut menyia-nyiakan sumber daya yang telah digunakan dalam proses pengadaan pangan. Sumber daya tersebut antara lain uang, bahan bakar minyak, dan gas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu perhatian RUKKI dalam persoalan food waste.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dikutip RUKKI, food waste dari program MBG mencapai 1,1 juta hingga 1,4 juta ton dalam satu tahun.
RUKKI juga menyinggung hasil investigasi Project Multatuli yang menemukan sebagian makanan MBG berakhir di tempat sampah karena tidak dikonsumsi oleh penerima.
Menurut RUKKI, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena pengadaan pangan publik seperti MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan.
Program tersebut juga seharusnya dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat.
Dampak Food Waste terhadap Ketahanan Pangan
RUKKI menjelaskan tingginya food waste dapat berdampak terhadap sedikitnya empat aspek ketahanan pangan.
Pertama, berkurangnya ketersediaan pangan sehat. Kedua, harga pangan sehat berpotensi menjadi semakin tidak terjangkau.
Ketiga, potensi pangan sebagai sumber zat gizi yang layak dikonsumsi menjadi hilang. Keempat, stabilitas sumber daya dan sistem pangan menjadi lebih rentan terhadap krisis.
RUKKI juga menjelaskan food waste pada level konsumen dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kebiasaan berbelanja berlebihan, kesalahan penyimpanan, pengolahan dan penyajian yang tidak sesuai standar keamanan pangan, serta rendahnya penerimaan konsumen terhadap makanan yang disediakan.
Karena itu, RUKKI menilai persoalan food waste perlu ditangani dari hulu hingga hilir, termasuk dalam sistem pengadaan pangan publik.
RUKKI mendesak pemerintah memperkuat kebijakan teknis untuk mendukung Peta Jalan Susut dan Sisa Pangan 2025-2045.
Kebijakan tersebut, menurut RUKKI, perlu mengatur upaya eliminasi food waste dan food loss di setiap rantai sistem pangan.
RUKKI menilai salah satu titik penting yang perlu mendapat perhatian adalah pengadaan pangan publik, termasuk pelaksanaan program MBG.
Dengan demikian, persoalan makanan terbuang tidak hanya diselesaikan sebagai persoalan sampah, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan sehat yang terjangkau.
Baca juga :
