Jakarta, SenayanTalks — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kembali memperkuat dukungannya terhadap pembangunan daerah dengan menyalurkan pembiayaan senilai Rp175,84 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mulai dari revitalisasi sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan jalan hingga pengembangan kawasan pariwisata.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan antara PT SMI dan kedua pemerintah daerah sepanjang Juli 2026. Penandatanganan untuk Kabupaten Gianyar dilakukan pada 10 Juli 2026 di Jakarta, sementara Kabupaten Klungkung menandatangani perjanjian pada 6 Juli di Jakarta dan 14 Juli di Bali.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengatakan skema Pinjaman Daerah dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam membiayai proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur yang kami biayai bukan sekadar aset fisik. Dukungan pembiayaan ini merupakan bagian dari komitmen PT SMI mengawal pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Faaris.
Klungkung Fokus Jalan, Kesehatan dan Pariwisata
Kabupaten Klungkung memperoleh fasilitas Pinjaman Daerah sebesar Rp68,6 miliar dengan tenor empat tahun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, penataan kawasan permukiman, hingga pembangunan sarana pendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
Proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 367 tenaga kerja lokal, dengan sebagian besar material konstruksi berasal dari dalam negeri sehingga turut memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menilai pembiayaan dari PT SMI memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek prioritas.
Menurutnya, manfaat pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung.
Kerja sama ini juga menjadi kelanjutan kolaborasi kedua pihak. Sejak 2021, PT SMI telah memberikan pembiayaan sebesar Rp62,18 miliar kepada Kabupaten Klungkung untuk pembangunan jalan dan penguatan fasilitas kesehatan.
Gianyar Revitalisasi 131 Sekolah
Sementara itu, Kabupaten Gianyar memperoleh pembiayaan sebesar Rp107,24 miliar yang akan digunakan untuk merevitalisasi 131 sekolah di tujuh kecamatan.
Program tersebut mencakup rehabilitasi bangunan sekolah dari kategori ringan hingga berat, sekaligus penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium komputer. Revitalisasi tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 60 ribu siswa di Kabupaten Gianyar.
Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengatakan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ia berharap percepatan revitalisasi sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Sebelumnya, PT SMI juga telah mendukung pembangunan sejumlah proyek di Gianyar, antara lain Gedung Olahraga (GOR), Gedung C pusat pemerintahan, serta pembangunan ruas jalan kabupaten.
Komitmen PT SMI Dorong Infrastruktur Bali
Dukungan pembiayaan kepada Gianyar dan Klungkung menambah portofolio pembiayaan PT SMI di Bali. Sebelumnya, perusahaan juga telah menyalurkan pembiayaan kepada Kabupaten Karangasem, Tabanan, Bangli, Badung hingga Pemerintah Provinsi Bali dengan total komitmen efektif mencapai Rp5,43 triliun.
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI memiliki mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk Pinjaman Daerah.
Hingga Mei 2026, total komitmen pembiayaan daerah yang telah disalurkan PT SMI mencapai Rp37,41 triliun, dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp14,03 triliun. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperluas ruang fiskal sekaligus mempercepat pembangunan layanan publik yang berkualitas.
Baca juga :
