Jakarta, SenayanTalks — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan karhutla karena kabut asap yang ditimbulkan mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangan pers, Jumat, 4 September 2026.
Karhutla yang memicu kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.
Menurut Puan, penanganan karhutla tidak dapat hanya berfokus pada pemadaman api. Dampaknya juga menyentuh berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi.
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ujar mantan Menko PMK itu.
Puan meminta pemerintah daerah dan kementerian/lembaga memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla. Menurut dia, penanganan harus dilakukan secara terpadu agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” kata Puan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan. Puan menilai kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan kebakaran.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” ujarnya.
Puan mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan karhutla di tujuh provinsi. Namun, dia meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan perkembangan kasus disampaikan kepada masyarakat.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan.
Menurut Puan, keterbukaan informasi penting untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada tindakan pemadaman. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab juga perlu dilakukan secara konsisten.
DPR, kata Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui lintas komisi. Pengawasan tersebut diperlukan karena dampak karhutla menyentuh berbagai bidang.
“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” tutur Puan.
Selain penanganan darurat, Puan meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap pencegahan karhutla. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang berulang setiap tahun sehingga diperlukan strategi jangka panjang.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” ujar Puan.
Puan menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Ia juga meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak meluas dan masyarakat dapat kembali memperoleh udara yang aman.
Baca juga :
