Jakarta, SenayanTalks — Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir kembali menyoroti kesiapan sistem pendidikan menghadapi situasi darurat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan pemenuhan hak pendidikan anak.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, meminta pemerintah membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap bencana. Menurut dia, keberlangsungan pendidikan tidak semestinya baru dipikirkan setelah bencana terjadi.
“Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Agustus 2026.
Politikus yang akrab disapa Rerie itu mengatakan pemerintah perlu segera memiliki mekanisme pembelajaran darurat yang jelas dan efektif. Sistem tersebut harus memungkinkan kegiatan belajar tetap berjalan dengan mempertimbangkan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Menurut Rerie, kebutuhan membangun sistem pendidikan tangguh bencana semakin mendesak. Peta Risiko Bencana BNPB 2023 mencatat lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah memastikan protokol kedaruratan diterapkan secara konsisten di daerah yang terdampak bencana.
Protokol itu tidak hanya berkaitan dengan evakuasi, tetapi juga harus mencakup keberlanjutan pembelajaran dan pemulihan layanan pendidikan setelah bencana. Keselamatan guru dan siswa, pemenuhan hak belajar, serta pemulihan pendidikan harus menjadi prioritas.
Rerie juga mendorong agar sistem pendidikan nasional tidak berhenti pada kemampuan merespons bencana. Pemerintah perlu membangun daya tahan sistem pendidikan sehingga sekolah dan seluruh ekosistem pendidikan mampu menghadapi berbagai ancaman bencana secara berkelanjutan.
“Kesiapan SDM, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi pengajar harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana belajar saat bencana, tetapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, penguatan pendidikan kebencanaan dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional, bukan sekadar program tambahan ketika terjadi bencana.
Baca juga :
