Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menilai karhutla tidak lagi sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang menyentuh keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat, 21 Agustus 2026.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi meningkat signifikan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot di tiga provinsi tersebut. Jumlah itu meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.
Secara kumulatif, pada periode 17–19 Agustus 2026 tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Karhutla Kaltim Capai 936 Hektare
Peningkatan karhutla juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026, terdapat 413 titik karhutla dengan luas hutan dan lahan terbakar mencapai 936,95 hektare.
Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup besar. Tercatat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” kata Hetifah.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
Hetifah mengapresiasi pengerahan personel gabungan, pemadaman melalui jalur darat, penggunaan teknologi water bombing, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, berbagai langkah tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya mitigasi terhadap dampak asap.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang rentan terhadap dampak kesehatan,” ujarnya.
DPR Minta Hotspot Segera Diverifikasi
Hetifah juga meminta BNPB dan BPBD memperkuat sistem komando serta koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Menurut dia, setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi di lapangan untuk memastikan tindakan dapat dilakukan sebelum api meluas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” katanya.
Ia menilai sistem deteksi dini harus terhubung dengan respons lapangan secara cepat. Dengan demikian, informasi mengenai titik panas tidak berhenti sebagai data pemantauan, tetapi segera menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melakukan pemadaman.
Waspada Karhutla Berulang
Selain memperkuat penanganan saat ini, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan strategi menghadapi potensi karhutla berulang. Kondisi cuaca yang masih kering dapat memperpanjang periode risiko kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan. Sementara itu, musim hujan diperkirakan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkas Hetifah.
Bagi Hetifah, penanganan karhutla harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pemadaman cepat, koordinasi lintas lembaga, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
