Palembang, SenayanTalks – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Palembang pada Minggu (14/6/2026).
Menurut dia, pembangunan kota tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan serta daya dukung alam yang semakin tertekan akibat perubahan tata guna lahan.
“Perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga air yang seharusnya ditahan dan diserap lingkungan akhirnya langsung mengalir ke hilir. Akibatnya, daya tampung lingkungan berkurang dan memicu banjir,” kata Ahmad Heryawan.
Politikus PKS yang akrab disapa Aher itu menjelaskan, kerusakan kawasan hutan dan berkurangnya daerah resapan air menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko banjir di kawasan perkotaan.
Dalam kunjungan tersebut, BAM DPR RI secara khusus menyoroti dua persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat Palembang, yakni banjir dan kemacetan lalu lintas.
Menurut Aher, kedua persoalan tersebut merupakan tantangan utama yang dihadapi banyak kota besar di Indonesia dan berdampak langsung terhadap aktivitas serta kualitas hidup masyarakat.
“Kalau urusan perkotaan, yang paling sering dibincangkan adalah banjir dan kemacetan lalu lintas. Karena itu perlu pendekatan yang holistik untuk menyelesaikan persoalan banjir,” ujarnya.
Ia menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai sektor mulai dari tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, perbaikan sistem drainase, hingga konservasi lingkungan.
Serap Aspirasi Masyarakat
Selama kunjungan kerja di Palembang, BAM DPR RI melakukan pertemuan dengan Wali Kota Palembang, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan terkait persoalan perkotaan dan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah berjalan.
Aspirasi yang diterima tersebut akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut di DPR RI, terutama oleh komisi-komisi yang memiliki kewenangan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.
“Kita akan meneruskan berbagai masukan ini kepada pimpinan DPR RI untuk kemudian disampaikan kepada komisi terkait yang menangani masalah tersebut,” kata Aher.
Menurut dia, sejumlah persoalan teknis yang ditemukan di lapangan, seperti sistem drainase dan gorong-gorong yang tidak berfungsi optimal, juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan lebih lanjut.
Pembangunan Kota Harus Seimbang dengan Kelestarian Lingkungan
Aher menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa keseimbangan tersebut, kota-kota besar berpotensi menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks di masa depan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kota yang berkembang harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar berbagai persoalan seperti banjir dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Baca juga :
