Jakarta, SenayanTalks – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas. Menurut dia, keberhasilan kawasan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
Permintaan itu disampaikan Putra Nababan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, pengelola otorita destinasi pariwisata, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Putra menilai masih terdapat kesenjangan capaian antar-KEK Super Prioritas. Berdasarkan paparan pemerintah, sejumlah kawasan telah menerima investasi bernilai besar, namun belum menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja secara optimal.
“Saya melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Investasi yang masuk besar, tetapi dampaknya terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat optimal. Ini yang perlu dievaluasi,” kata Putra.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan mengapa keberhasilan KEK Nongsa belum dapat direplikasi di kawasan ekonomi khusus lainnya. Menurut dia, pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih efektif agar seluruh KEK Super Prioritas berkembang secara merata.
Selain investasi, Putra menyoroti arah penggunaan anggaran pemerintah. Ia menilai pembangunan tidak seharusnya hanya terfokus pada infrastruktur di kawasan inti, melainkan juga memperkuat ekosistem ekonomi di wilayah sekitar destinasi.
“Anggaran jangan hanya digunakan membangun kawasan inti. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat ekonomi kreatif dan desa penyangga agar manfaat pengembangan KEK dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Ia mengatakan penguatan rantai pasok ekonomi kreatif dan pemberdayaan desa penyangga menjadi faktor penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Putra juga meminta pemerintah menyajikan data kinerja KEK secara lebih terintegrasi. Data tersebut, menurut dia, harus mencakup nilai investasi, jumlah kunjungan wisatawan, perputaran ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja sehingga DPR dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif.
Menurut Putra, evaluasi tersebut diperlukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pengembangan KEK Super Prioritas. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya mampu menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Baca juga :
