Jakarta, SenayanTalks – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, menjadikan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. YLKI menilai berbagai persoalan yang membelit program tersebut, mulai dari kasus keracunan massal hingga lemahnya tata kelola, harus segera diselesaikan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan keselamatan anak sebagai penerima manfaat MBG harus menjadi perhatian utama pemerintah. Menurut dia, berbagai kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan pangan yang diterapkan.
“Kasus keracunan yang menimpa ribuan anak merupakan alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan dalam program MBG masih bermasalah. Karena itu, kami meminta Kepala BGN yang baru menetapkan target nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja,” kata Niti Emiliana dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).
YLKI menilai target tersebut dapat dicapai melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala terhadap dapur MBG, serta penerapan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif.
Selain persoalan keamanan pangan, YLKI juga mendesak BGN melakukan reformulasi tata kelola MBG secara menyeluruh. Menurut organisasi perlindungan konsumen itu, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis melalui BGN. Anggaran tersebut setara dengan lebih dari sepertiga total anggaran pendidikan nasional.
“Anggaran yang sangat besar harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia dan tidak menggeser esensi anggaran pendidikan,” ujar Niti.
YLKI juga meminta pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, tingkat kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola. Organisasi itu mengingatkan agar proses penunjukan pengelola tidak dipengaruhi pertimbangan politik maupun kepentingan tertentu.
Dalam aspek transparansi, YLKI meminta BGN membuka informasi mengenai pengelola SPPG dan yayasan yang mengoperasikan dapur MBG. Transparansi dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan serta menghindari persepsi bahwa program hanya menguntungkan kelompok tertentu.
YLKI juga mengingatkan pemerintah agar tidak semata-mata mengejar target kuantitatif berupa jumlah dapur maupun penerima manfaat. Menurut Niti, keberhasilan program harus diukur dari dampaknya terhadap kualitas gizi anak.
“Pemerintah perlu menjawab apakah status gizi anak membaik, apakah angka stunting menurun, dan apakah kemampuan belajar anak meningkat. Outcome program harus menjadi ukuran utama keberhasilan,” kata dia.
Selain itu, YLKI menilai pemerintah perlu menyediakan layanan trauma healing bagi anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan MBG. Organisasi tersebut menilai dampak keracunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dan keluarganya.
Di sisi lain, YLKI meminta BGN membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, serta orang tua murid. Kritik dan masukan publik, menurut mereka, harus dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan program.
YLKI juga mendorong pembentukan sistem pengaduan konsumen nasional yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan. Sistem tersebut diharapkan dapat menampung laporan masyarakat terkait kualitas makanan, distribusi, hingga dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Niti menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi ujian penting bagi transformasi BGN.
“Seratus hari pertama akan menjadi momentum untuk membuktikan bahwa BGN mampu menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Baca juga :
