Jakarta, SenayanTalks — Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengatakan tambahan subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta per jemaah dapat menekan beban Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2027. Subsidi tersebut diberikan di tengah kenaikan kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diperkirakan mencapai sekitar Rp98 juta per jemaah.
Atalia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026, saat menanggapi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Menurut Atalia, kenaikan kebutuhan biaya haji sulit dihindari karena dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta penyesuaian biaya akomodasi dan layanan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), kata dia, angka BPIH sempat berada di kisaran Rp98 juta per jemaah. Namun, tambahan subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah diharapkan dapat mengurangi biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah.
“Meski ada kenaikan dari sisi kebutuhan menjadi sekitar Rp98 juta, karena ada subsidi tersebut maka yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi berkurang,” ujar Atalia.
Politikus Partai Golkar itu menilai subsidi dan efisiensi pembiayaan diperlukan untuk menjaga keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian kepada calon jemaah di tengah meningkatnya biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Meski demikian, Atalia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan jemaah di Tanah Suci. Menurut dia, peningkatan standar fasilitas, termasuk penyesuaian kelas zonasi layanan, harus diikuti perbaikan kualitas pelayanan.
“Pelayanan tidak boleh menjadi berkurang. Kita berharap bahwa dari waktu ke waktu penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik lagi dan bisa mengantarkan para jemaah menjadi haji yang mabrur,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Ia menegaskan, upaya menekan biaya haji perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan. Dengan begitu, kebijakan pembiayaan tidak hanya meringankan beban jemaah, tetapi juga mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.
Baca juga :
