Makassar, SenayanTalks – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik terhadap tata kelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan guna memastikan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjalan efektif serta tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja BAKN DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga nasabah penerima manfaat.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penelaahan yang sedang dilakukan DPR terhadap pelaksanaan program KUR di berbagai daerah.
“Kami melaksanakan uji petik atas telaahan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang menjadi objek penelaahan pada masa sidang ini. Ada beberapa aspek yang kami dalami bersama para stakeholder untuk melengkapi temuan-temuan yang sebelumnya sudah kami peroleh,” kata Herman Khaeron usai memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI di Makassar, Rabu (10/6/2026).
Validasi Data Jadi Sorotan
Dalam penelaahan tersebut, BAKN DPR RI menaruh perhatian besar pada kualitas dan validitas data penerima manfaat KUR.
Menurut Herman, akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan program pembiayaan pemerintah tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, proses integrasi dan pembaruan data yang dilakukan pemerintah berpengaruh terhadap klasifikasi calon penerima KUR. Jika data tidak valid, bantuan pembiayaan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, berbagai masukan dari OJK Sulawesi Selatan terkait aspek teknis pelaksanaan KUR juga menjadi bahan penting dalam proses penelaahan yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa BAKN DPR RI masih berada pada tahap pengumpulan data dan belum menyusun rekomendasi resmi.
“Kami belum menghasilkan rekomendasi karena proses pendalaman masih berlangsung. Kami terus melengkapi data dan menelaah berbagai temuan yang ada di daerah,” katanya.
Sulsel Jadi Salah Satu Pusat Penyaluran KUR
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur. Provinsi ini memiliki basis UMKM yang kuat di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), total penyaluran KUR di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 mencapai Rp16,563 triliun kepada 283.989 debitur.
Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp8,46 triliun. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan sebesar Rp5,12 triliun dan sektor jasa senilai Rp1,12 triliun.
Tantangan Penyaluran KUR
Hasil monitoring dan evaluasi DJPb Sulawesi Selatan pada 2025 menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyaluran KUR.
Pertama, pendampingan usaha bagi debitur dinilai masih terbatas sehingga sebagian pelaku UMKM belum mampu mengelola tambahan modal secara optimal.
Kedua, risiko kredit bermasalah atau kredit macet masih relatif tinggi, khususnya pada sektor pertanian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya manajemen keuangan dan rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku usaha.
Ketiga, distribusi KUR masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Makassar. Sementara itu, wilayah penyangga dan pedesaan dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan dan infrastruktur keuangan.
Sejumlah Anggota BAKN Ikut Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Sulawesi Selatan turut dihadiri Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin Ak, serta sejumlah anggota BAKN lainnya, antara lain Musthofa, Ida Nurlaela Wiradinata, Shohibul Imam, Jalal Abdul Nasir, Primus Yustisio, dan Rinto Subekti.
Penelaahan yang dilakukan BAKN DPR RI diharapkan dapat menghasilkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program KUR, sehingga penyalurannya ke depan semakin tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah.
Baca juga :
