Jakarta, SenayanTalks – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari tingkat kehadiran pegawai.
Menurut Fauzan, penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Fauzan menyoroti pentingnya evaluasi kinerja ASN yang berorientasi pada hasil. Ia menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme kontrol yang mampu mengukur output dan outcome dari setiap program maupun kegiatan yang dijalankan aparatur negara.
“Apakah ada mekanisme kontrol yang dilakukan. Bagaimana efektivitasnya agar sesuai target. Pastikan kinerja berdasarkan pada hasil kerja dan dampak nyata, bukan hanya kehadiran fisik,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulisnya.
Fauzan menilai pengukuran kinerja berbasis hasil akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memastikan setiap anggaran dan program pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Selain menyoroti evaluasi kinerja ASN, Fauzan juga menyinggung keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, sejumlah MPP menunjukkan kinerja yang baik pada awal operasional, tetapi efektivitas layanan cenderung menurun setelah beberapa waktu.
Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah yang berdampak pada kualitas pelayanan.
Karena itu, Fauzan meminta pemerintah tidak hanya fokus memastikan keberadaan MPP secara fisik, tetapi juga menjamin sistem pelayanan di dalamnya berjalan optimal.
“Saya berharap kepada MenPAN-RB untuk tidak hanya memastikan MPP itu masih ada dan berjalan efektif. Namun, sistemnya juga harus dipastikan berjalan maksimal dan berdampak pada baiknya pelayanan masyarakat,” kata Fauzan.
Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas pelayanan, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan kinerja aparatur yang menjalankannya.
Dengan evaluasi yang terukur dan berorientasi pada hasil, Fauzan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Baca juga :
