Surabaya, SenayanTalks – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah menyinkronkan belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah untuk mempercepat pembangunan di Jawa Timur. Menurut dia, kolaborasi anggaran menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul seusai pertemuan Banggar DPR RI dengan Gubernur Jawa Timur, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran Kementerian Keuangan di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis, 16 Juli 2026.
“Fokus kita bukan hanya pada transfer ke daerah, tetapi juga belanja pemerintah pusat yang ada di daerah. Keduanya harus disinkronkan sehingga kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan di Jawa Timur, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu menahan laju inflasi,” kata Jazilul.
Menurut Jazilul, efektivitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Belanja kementerian dan lembaga yang dialokasikan ke daerah juga perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Ia mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan alokasi transfer ke daerah terbesar karena memiliki jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas. Karena itu, dana transfer dari pemerintah pusat harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jazilul juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk menjalankan program-program prioritas yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Beberapa di antaranya melalui pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas daerah, serta penguatan program yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang masih berada di atas rata-rata nasional. Namun, menurut dia, capaian tersebut harus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan kebijakan yang mampu menekan inflasi.
“Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dipertahankan dengan pengelolaan anggaran yang baik dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI juga menyerap berbagai aspirasi pemerintah daerah terkait kebijakan transfer ke daerah, termasuk DAU, DAK, dan DBH. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
“Kami akan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah agar menjadi kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah menjadi penting agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X itu.
Baca juga :
