Manggarai Barat, SenayanTalks – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah memperkuat fasilitas dan program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di sektor pariwisata. Menurut dia, pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja terampil.
Pernyataan itu disampaikan Felly saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat pada Jumat, 24 Juli 2026.
“Ini daerah wisata. Mereka harus ditopang oleh anak-anak yang siap kerja, yang sudah punya keterampilan. Karena itu dibutuhkan balai latihan kerja yang siap memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dunia pariwisata. Namun, di sini kami melihat masih banyak kekurangan,” kata Felly.
Menurut Felly, keberadaan BLK menjadi salah satu elemen penting dalam mencetak tenaga kerja lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang di Labuan Bajo.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IX DPR menemukan sejumlah fasilitas BLK Manggarai Barat masih belum memadai. Meski gedung utama telah tersedia, sarana pendukung seperti ruang pelatihan dan asrama bagi peserta dari berbagai daerah di NTT dinilai masih sangat terbatas.
“Bangunannya memang sudah ada, tetapi ruang-ruang belajar masih belum tersedia. Selain itu juga dibutuhkan asrama, terutama bagi peserta yang datang dari kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Timur,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Felly menilai keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Pengembangan Labuan Bajo Dinilai Belum Sinkron
Felly mengatakan pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan nasional seharusnya diikuti dengan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan SDM. Menurut dia, masih terdapat ketidaksinkronan antara pembangunan kawasan wisata dengan penyediaan fasilitas pelatihan kerja.
“Ada keinginan membangun daerah ini, tetapi tidak diikuti dengan dukungan yang lain. Ini yang kami lihat belum sinkron. Padahal kebutuhan seperti penguatan balai latihan kerja ini memang harus segera dipenuhi,” katanya.
Ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur pelatihan agar masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan sektor pariwisata.
Felly mengingatkan bahwa banyak kebijakan strategis di kawasan wisata, termasuk pengelolaan wilayah laut, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan SDM di Manggarai Barat.
Menurut dia, pengembangan Labuan Bajo bukan hanya menjadi kepentingan daerah, melainkan juga menyangkut citra Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.
“Ini bukan lagi urusan daerah semata, tetapi sudah menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kebutuhan daerah harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Temuan-temuan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama mitra Komisi IX agar segera ditindaklanjuti,” ujar Felly.
Ia berharap penguatan Balai Latihan Kerja dapat menghasilkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri pariwisata sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Baca juga :
