Jakarta, SenayanTalks — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu, 6 September 2026.
Meitri mengatakan aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menunjukkan pentingnya penguatan sistem pemantauan gunung api, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri melalui keterangan persnya, Senin (7/9).
Menurut Meitri, penguatan mitigasi juga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Dari pagu tersebut, Badan Geologi memperoleh alokasi Rp774,82 miliar. Meitri berharap anggaran itu digunakan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, terutama dalam pemantauan gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” katanya.
Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Gunung tersebut berada pada Level III atau Siaga.
Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung pada 4-6 September 2026. Sebaran abu vulkanik terpantau menuju sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
Meitri menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi bencana geologi tidak dapat hanya dilakukan oleh satu lembaga atau pemerintah daerah. Aktivitas gunung api yang berdampak lintas wilayah membutuhkan koordinasi antarlembaga.
Politikus PKS itu mendorong penguatan koordinasi antara Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” ujar Meitri.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu menegaskan bahwa penguatan mitigasi bencana merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial akibat bencana.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” katanya.
Baca juga :
