Jakarta, SenayanTalks — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Puan menekankan pentingnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi leading sector dalam penanganan bencana agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih cepat dan terpadu.
Hal itu disampaikan Puan kepada awak media seusai Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam sesi doorstop di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
“Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan.
Menurut Puan, pola penanganan bencana secara terpadu perlu kembali diterapkan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani. Pimpinan DPR, kata dia, akan meminta pemerintah mengulang pola penanganan tersebut.
“Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” kata Puan.
Selain penanganan darurat, Puan menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis jangka panjang setelah bencana. Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat muncul pada masa mendatang.
Puan juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan bencana saat kejadian berlangsung. Dampak sosial setelah bencana, termasuk gangguan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, juga perlu segera diantisipasi.
“Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan.
Ia mengatakan dampak bencana dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, persoalan kesehatan dan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana harus menjadi bagian dari penanganan pemerintah.
“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana kedepannya itu harus segera ada solusinya,” ujar Puan.
Puan berharap koordinasi penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu sehingga respons pemerintah terhadap kondisi darurat maupun dampak lanjutan dapat berjalan lebih cepat.
Baca juga :
