Jakarta, SenayanTalks – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung, telah berdampak pada area sekitar 7.000 hektare sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memperkuat pemadaman, mencegah munculnya titik api baru, dan memulihkan habitat satwa liar di kawasan konservasi tersebut.
Menurut Chusnunia, kebakaran di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan habitat gajah Sumatra, tetapi juga berpotensi mengganggu pariwisata serta pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
“Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Chusnunia, seperti dikutip Parlementaria, Selasa, 27 Oktober 2026.
Berdasarkan data Balai TNWK yang dikutip dalam keterangan tersebut, tercatat 21 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 7.000 hektare.
Kondisi vegetasi semak belukar dan lahan bergambut menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran. Api dapat bertahan di lapisan tanah dan kembali menyala ketika kondisi lingkungan mendukung.
Chusnunia menilai pemerintah perlu memprioritaskan penanganan kebakaran agar kerusakan ekosistem tidak meluas. Kebakaran juga dikhawatirkan menurunkan daya tarik Way Kambas sebagai destinasi wisata alam dan edukasi lingkungan.
Way Kambas merupakan kawasan konservasi yang dikenal sebagai habitat gajah Sumatra sekaligus tujuan wisata berbasis alam. Kerusakan vegetasi, kabut asap, dan terganggunya habitat satwa berpotensi memengaruhi kenyamanan serta keselamatan pengunjung.
Gangguan terhadap kegiatan wisata juga dapat berdampak pada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Mereka antara lain pemandu wisata, penyedia transportasi, pengelola penginapan, pedagang makanan, dan pelaku usaha mikro di sekitar kawasan.
“Ketika kawasan wisata mengalami gangguan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata juga bisa terkena dampaknya. Karena itu, penanganan karhutla harus dilihat secara menyeluruh,” kata Chusnunia.
Politikus yang mewakili daerah pemilihan Lampung itu meminta pemerintah dan pengelola TNWK menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi kawasan, akses kunjungan, dan keselamatan wisatawan melalui kanal resmi.
Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat desa penyangga. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan wisata sekaligus menyiapkan pemulihan ekonomi warga yang terdampak.
Chusnunia mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memetakan kerusakan, memantau kondisi satwa liar, dan menyusun program pemulihan habitat di area yang terbakar.
“Setelah api padam, jangan sampai kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja. Harus ada pemetaan kerusakan, pemantauan satwa, dan program pemulihan habitat yang terukur,” ujarnya.
Selain pemulihan ekosistem, ia meminta pemerintah memperkuat patroli dan deteksi dini kebakaran. Evaluasi terhadap penyebab kebakaran, kesiapsiagaan petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman juga perlu dilakukan.
Chusnunia turut mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum. Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan untuk mencegah kebakaran serupa berulang.
Ia berharap penanganan karhutla di Way Kambas mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemadaman dan pencegahan hingga pemulihan habitat serta penguatan pariwisata berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi penting untuk menjaga fungsi konservasi Way Kambas sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat di sekitar taman nasional.
Baca juga :
