Jakarta, SenayanTalks — Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat pemerintah menghadapi dilema dalam kebijakan subsidi energi. Mempertahankan subsidi berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pengurangannya dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia yang digelar Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama LaporIklim secara daring, Kamis, 20 Agustus 2026.
Sejumlah pembicara dalam diskusi tersebut menilai kebijakan subsidi energi perlu diperbaiki bersamaan dengan percepatan transisi menuju energi terbarukan. Perubahan kebijakan, kata mereka, harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengatakan transisi energi tidak semestinya hanya dilihat sebagai upaya mengurangi beban fiskal dalam jangka pendek.
Menurut Telisa, transisi energi merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus menjaga keadilan bagi masyarakat. Kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu juga membuat pemerintah perlu menjaga kemampuan APBN sebagai peredam dampak gejolak eksternal.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” kata Telisa.
Ia menilai diversifikasi bauran energi menuju sumber energi terbarukan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap perubahan harga dan pasokan energi global.
Namun, transisi tersebut harus dilakukan secara bertahap, inklusif, dan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan.
Telisa juga mendorong agar penyaluran subsidi menggunakan basis data sosial-ekonomi yang lebih akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), misalnya, dapat digunakan dengan pendekatan desil kesejahteraan keluarga agar subsidi lebih tepat sasaran.
Menurut dia, kelompok miskin dan rentan harus memperoleh perlindungan memadai, sementara kelas menengah tetap perlu dijaga agar tidak semakin tertekan akibat kenaikan biaya hidup.
Pengurangan Subsidi Tekan Pendapatan Buruh
Dampak pengurangan subsidi energi juga menjadi perhatian dari kelompok buruh.
Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengatakan kenaikan biaya energi dapat mengurangi pendapatan riil pekerja karena pengeluaran untuk kebutuhan dasar tetap tinggi.
“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat,” ujar Nining.
Menurut dia, tekanan biaya energi dapat membuat rumah tangga buruh melakukan penghematan lebih besar, menambah utang, dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Nining juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan subsidi berpotensi menimbulkan persoalan lain, seperti kelangkaan barang dan antrean panjang, yang pada akhirnya menambah beban waktu dan biaya masyarakat.
Karena itu, ia meminta masyarakat yang terdampak dilibatkan dalam perumusan kebijakan transisi energi. Pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan tahapan perubahan kebijakan secara jelas dan konsisten serta memperkuat basis data sosial-ekonomi penerima subsidi.
Persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu tantangan jika pemerintah mengubah skema subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.
Tata Mustasya menilai penggunaan data desil harus dilakukan secara hati-hati karena klasifikasi kesejahteraan belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” ujar Tata.
Ia mengusulkan agar kebijakan subsidi orang tidak hanya menyasar masyarakat pada desil 1-4, tetapi juga mempertimbangkan kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah.
Menurut Tata, kelompok kelas menengah menghadapi peningkatan biaya hidup dan memiliki risiko turun ke kelompok masyarakat miskin apabila tekanan ekonomi terus berlanjut.
Salah satu opsi yang diajukan adalah pemberian subsidi penuh untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bagi masyarakat pada desil 5 dan 6.
Skema tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi bersubsidi sekaligus membantu menekan pengeluaran rumah tangga dalam jangka panjang.
Selain PLTS atap, Tata mendorong reformasi struktural sektor energi melalui elektrifikasi transportasi dan rumah tangga. Peralihan penggunaan BBM dan LPG ke listrik dinilai dapat menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang.
Di sektor kelistrikan, percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk energi surya, dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Tambah Beban Masyarakat
Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan persoalan subsidi dan transisi energi harus ditempatkan dalam perspektif jangka panjang.
Menurut dia, ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global. Kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan ekonomi ketika terjadi krisis.
Ashov mengatakan agenda transisi energi tidak cukup hanya mengejar target penurunan emisi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kelompok masyarakat yang akan menanggung dampak perubahan kebijakan.
Masyarakat miskin, termasuk kelompok miskin perkotaan, menurut dia, menghadapi risiko ganda karena rentan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus tekanan ekonomi.
“Transisi energi dan perubahan kebijakan fiskal tak terhindarkan. Namun, jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung ongkosnya, mulai dari biaya energi, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial yang menyertainya,” kata Ashov.
Ia menilai keterbukaan data dan ruang diskusi publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kebijakan energi juga perlu dirumuskan secara transparan agar manfaat dan bebannya dapat dibagi secara lebih adil.
“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat. Dan ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak kepada industri ekstraktif,” ujar Ashov.
Perdebatan mengenai subsidi energi tersebut menunjukkan bahwa reformasi subsidi tidak dapat dipisahkan dari agenda transisi energi. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan menjaga kesehatan APBN, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mempercepat peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Baca juga :
