Search
Close this search box.

PT SMI Perkuat Infrastruktur Daerah Lewat Pembiayaan Rp268,36 Miliar

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa bersama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menandatangani pembiayaan senilai Rp55 miliar untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Randudongkal. (FOTO: PT SMI)

Jakarta, SenayanTalks – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menggelontorkan pembiayaan senilai Rp268,36 miliar kepada tiga pemerintah kabupaten, yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Rokan Hulu. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan, fasilitas publik, serta peningkatan layanan dasar masyarakat.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengatakan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui skema Pinjaman Daerah.

“Tiga daerah ini memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, mulai dari layanan kesehatan, revitalisasi pasar, hingga penataan pelayanan publik. PT SMI hadir mendukung pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat melalui pembiayaan yang tepat sasaran,” ujar Faaris dalam keterangan resmi.

Dari total pembiayaan tersebut, Kabupaten Pemalang memperoleh dana sebesar Rp55 miliar, Kabupaten Ciamis menerima Rp58,37 miliar, sementara Kabupaten Rokan Hulu memperoleh pembiayaan terbesar mencapai Rp154,99 miliar. Penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan pada 15 dan 17 Juli 2026 di Kantor PT SMI, Jakarta.

RSUD Randudongkal Jadi Prioritas di Pemalang

Di Kabupaten Pemalang, pembiayaan akan difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Randudongkal yang diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengatakan kehadiran rumah sakit tersebut akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar daerah.

“Rumah sakit ini telah lama dinantikan masyarakat. Dukungan PT SMI mempercepat penyelesaiannya sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup warga,” katanya.

Revitalisasi Pasar hingga Sekolah di Ciamis

Sementara itu, di Kabupaten Ciamis, dana pembiayaan akan dimanfaatkan untuk revitalisasi Pasar Banjarsari, pengembangan Puskesmas Purwadadi, serta rehabilitasi sejumlah sekolah dasar.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menilai proyek tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan hingga pendidikan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya proyek, tetapi juga dari manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Rokan Hulu Bangun RSUD dan Mal Pelayanan Publik

Adapun di Kabupaten Rokan Hulu, pembiayaan PT SMI akan digunakan untuk rehabilitasi Gedung Mal Pelayanan Publik serta pembangunan RSUD beserta fasilitas pendukungnya.

Bupati Rokan Hulu, Anton, mengatakan kedua proyek tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah. Ia menambahkan ekonomi Rokan Hulu tumbuh 6,79% pada tahun lalu, sehingga pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

PT SMI menilai pembiayaan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pelayanan publik, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.

Ketiga kabupaten memiliki struktur ekonomi yang masih ditopang sektor pertanian. Kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 25,51% di Pemalang, 21,76% di Ciamis, dan 53,26% di Rokan Hulu pada 2025.

Selain itu, tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Komitmen Pembiayaan Daerah PT SMI Tembus Rp37,41 Triliun

PT SMI mencatat hingga Mei 2026, total komitmen pembiayaan kepada pemerintah daerah telah mencapai Rp37,41 triliun, dengan outstanding sebesar Rp14,03 triliun.

Melalui skema Pinjaman Daerah, perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan tersebut berupaya memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik dapat berjalan lebih cepat, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Baca juga :

Artikel Terkait

Berita Sebelumnya